"Artinya dua-duanya-nya dilaksanakan. artinya ujian nasional untuk 4 mata pelajaran, ujian dari pusat," ujar JK di Istana Wapres, Jala Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2016).
"Kalau selain itu ujiannya bersifat sekolah tapi harus ada batasan kisi-kisi nasional," sambungnya.
Khusus USBN, akan diberikan batasan-batasan secara nasional. Namun pemerintah belum mengeluarkan kisi-kisi tersebut kepada sekolah.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengeluarkan kebijakan soal moratorium ujian nasional (UN). Muhadjir berpendapat, UN tidak berperan ketika siswa-siswi mendaftar di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Dengan alasan itu dia berpendapat UN tidak dipertahankan.
"UN tidak berimplikasi sama sekali dan secara langsung terhadap tiap peserta UN. Saya melihat beberapa PTN, enggak ada satu pun yang membuat hasil UN. Jadi enggak benar UN dipertahankan dengan dasar UN menerima mahasiswa baru, PTN gunakan SNMPTN," kata dia.
Selain itu menjelang UN semua sekolah memprioritaskan mata pelajaran yang diujikan. Sehingga mata pelajaran di luar prioritas itu tidak dianggap penting yang juga berimplikasi terhadap guru.
0 Komentar