Babak Baru kasus penyadapan dan intersepsi yang menyasar Presiden

Perkembangan terbaru dari kasus penyadapan dan intersepsi yang menyasar Presiden kini memasuki b…

Perkuat Sinergi Ketahanan Pangan, Polri dan PT Dewanta Global Nusantara Tanda Tangani MOU sekaligus Tanam Perdana Bawang Putih di Majalengka

MAJALENGKA - KUPAS.TV – Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Badan Pemelihara Keamanan (…

Perkuat Sinergi Sektor Pertambangan Rakyat, Pimpinan Pusat IKTN Kunjungi Polres Tapanuli Selatan dan Serahkan Berkas Administrasi

Penyerahan berkas koperasi tambang rakyat Tapanuli Selatan diwakili sekjend IKTN Mayrudi didampi…

DRIVER OJEG TEWAS DILINDAS MOBIL BAJA BARRACUDA BRIMOB SAAT TERJEBAK DALAM KERUMUNAN PENDEMO

Pada Kamis malam, 28 Agustus 2025, Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojol berusia 21 tahun yan…

GURU BESAR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG UNGGAH IJAZAH UGM TAHUN 1986 YANG SANGAT BERBEDA DENGAN MILIK JOKOWI

KUPAS.TV Di tengah ramainya kembali isu soal ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi), Prof Saratri …

Pejuang Kemanusiaan R.Budi Ariyanto Surantono Perjuangkan Bantuan Hukum Gratis Bagi Anak Yatim dan Anak Penyandang Disabilitas

KUPAS.TV | Bagi kaum inklusi, permasalahan hukum seringkali menjadi momok tersendiri dalam men…

BUPATI INDRAMAYU SIAP DI NON AKTIFKAN BUNTUT LIBURAN KELUARGANYA KE JEPANG

Bupati Indramayu menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia, khususnya warga In…

Ribuan warga Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Tuntut Mundur Kepala Desa Mesum

Ribuan warga Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, melakukan aksi unjuk rasa di kanto…

JANGAN LENGAH, KESEMPATAN MENGANULIR PUTUSAN MK MASIH BISA DILAKUKAN MELALUI PERATURAN KPU

PUTUSAN MK masih ada kesempatan untuk dianulir melalu Peraturan KPU. Hal ini terindikasi dari pe…

REVISI UU PILKADA OLEH DPR DIBATALKAN KARENA TIDAK MEMENUHI KUORUM - SELAMAT ATAS PERJUANGAN MAHASISWA

DPR-RI resmi mengumumkan bahwa Rancangan Revisi UU Pilkada dibatalkan. Dengan demikian secara …

DPRRI kembali melakukan Kejahatan Konstitusional dengan menganulir keputusan MA mengenai Batas Ambang Batas Calon Kepala Daerah

Hal ini disampaikan oleh Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun yang menanggapi Putusan Baleg DPRRI…

MK Putuskan Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah dari 25% menjadi 10%-6,5% tergantung Jumlah DPT

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 telah mengubah ambang batas pencalonan…

POLDA JABAR MANGKIR TAK BERANI MENGHADIRI SIDANG PRA PERADILAN PEGI SETIAWAN

Kuasa Hukum Polda Jawa Barat mangkir, tak menghadiri sidang pra peradilan Pegi Setiawan.  Belum…

KASUS VINA CIREBON DINILAI FIKTIF KARENA TERNYATA TKP-NYA FIKTIF, DPO-NYA DINYATAKAN FIKTIF OLEH POLDA JABAR TENTUNYA TERDAKWA DAN TERPIDANA JUGA FIKTIF

Program Support Pilkada 2024 : "Menang Untung - Kalah Untung" di Era Disrupsi

Oleh : Sugeng Anto, Inisiator GEMARI dan GPS INDONESIA 1.Pilkada  2024 Sesuai agenda konstitusi …