Presiden Prabowo Subianto merespons cepat potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat kebijakan tarif impor Amerika Serikat dengan pendekatan kolaboratif, deregulasi strategis, dan penguatan sektor riil dalam rapat terbatas yang digelar hari ini di Istana Kepresidenan.
Dalam rapat tersebut, Presiden menyetujui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PHK yang melibatkan unsur pemerintah, serikat buruh, pengusaha, akademisi, dan DPR. Satgas ini bertugas mengantisipasi dan menanggulangi potensi krisis ketenagakerjaan.
“Kita tidak boleh membiarkan buruh menjadi korban tanpa perlindungan. Semua hak buruh harus dibayarkan. BPJS Ketenagakerjaan bisa digunakan untuk bantuan selama enam bulan,” tegas Presiden.
Prabowo juga menyoroti pentingnya akurasi data, karena banyak kasus PHK tidak dilaporkan secara resmi oleh perusahaan. Ia meminta verifikasi langsung di lapangan.
Deregulasi Demi Daya Saing
Dalam bidang regulasi industri, Presiden menekankan perlunya fleksibilitas Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) agar tidak menjadi beban yang kontraproduktif. Ia juga menginstruksikan percepatan pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan No. 8 Tahun 2023 yang dinilai menghambat impor bahan baku industri.
Mencontoh keberhasilan Vietnam dalam menarik investor, Presiden memerintahkan percepatan perizinan usaha, kemudahan pembelian tanah, serta pemberantasan praktik premanisme di kawasan industri.
Revitalisasi Industri dan Negosiasi dengan AS
Presiden menargetkan peningkatan utilisasi sektor manufaktur dari 60% menjadi 75% untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah juga akan memberikan insentif kepada pengusaha lokal yang tetap bertahan dan berproduksi di dalam negeri.
Terkait kebijakan Amerika Serikat, Prabowo mengusulkan jalur negosiasi bilateral langsung dengan Presiden Trump, mengingat pendekatan multilateral kurang disukai oleh pemimpin AS tersebut.
Penguatan Sektor Penyangga Ekonomi
Untuk memperluas penciptaan lapangan kerja, Presiden menginstruksikan pengembangan proyek tambak udang dan ikan di Pantura Jawa, Waingapu (NTT), dan Merauke dengan estimasi penyerapan 40.000–80.000 tenaga kerja. Di sektor pertanian, pemerintah akan menggencarkan investasi besar yang ditargetkan menyerap 8 juta pekerja.
Diversifikasi produk tekstil seperti jaring ikan dan tenda bencana juga akan didorong untuk memperluas pasar dan meningkatkan ketahanan industri.
Gotong Royong dan Optimisme Nasional
Presiden menutup arahannya dengan menyerukan semangat gotong royong di antara seluruh stakeholder melalui konsep “Indonesia Incorporated”.
“Kita pernah hadapi badai COVID-19 dan berhasil pulih. Jangan takut menghadapi tantangan baru. Yang penting kita bersatu dan bertindak cepat,” ujar Presiden.
Ia menegaskan bahwa kebijakan ke depan akan bersifat pragmatis, fokus pada keadilan sosial, dan dilakukan dengan eksekusi yang cepat.
0 Komentar