INDRAMAYU — Upaya memperkuat ketahanan pangan nasional terus digencarkan
melalui sinergi antara pemerintah, TNI, BUMN, dan masyarakat. Salah satu
langkah konkret terlihat dalam kegiatan inspeksi yang dilakukan jajaran Mabes
TNI Angkatan Laut bersama kelompok tani dan PG Rajawali Dua selaku pemilik lahan
HGU perkebunan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kegiatan tersebut menegaskan
komitmen bersama dalam pengembangan komoditas kedelai dan tebu sebagai bagian
dari strategi menuju swasembada pangan nasional.
Kegiatan yang berlangsung di wilayah Desa Sukamulya, Kecamatan Tukdana, itu
dihadiri unsur TNI Angkatan Laut, perwakilan PG Rajawali II, tokoh masyarakat,
koperasi tani, serta para petani penggarap yang dikoordinir oleh Koperasi
Bareng Bareng Sugih. Suasana penuh kebersamaan tampak mewarnai pertemuan yang
membahas optimalisasi lahan pertanian produktif serta peluang kerja sama
pengelolaan lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik BUMN PT Rajawali Nusantara
Indonesia (RNI).
Dalam pertemuan tersebut, berbagai pihak menyoroti besarnya potensi lahan
pertanian di kawasan Indramayu, Majalengka, dan Subang untuk dikembangkan
menjadi sentra produksi pangan nasional. Selain dikenal sebagai salah satu
lumbung padi terbesar di Indonesia, wilayah tersebut juga dinilai sangat cocok
untuk pengembangan tanaman tebu dan kedelai.
Kolonel Boy selaku perwakilan TNI Angkatan Laut menegaskan bahwa
keterlibatan TNI tidak hanya terbatas pada aspek pertahanan negara, tetapi juga
mendukung ketahanan pangan masyarakat. Menurutnya, ketahanan pangan merupakan
bagian penting dari ketahanan nasional yang harus dijaga secara bersama-sama.
“Penguatan dan dukungan TNI tidak semata untuk ketahanan negara, tetapi juga
ketahanan pangan dalam mewujudkan swasembada gula dan kedelai,” ujarnya di
hadapan peserta kegiatan.
Ia menjelaskan, kondisi geografis dan karakter tanah di Indramayu sangat
potensial untuk mendukung pengembangan sektor pertanian. Karena itu, kolaborasi
lintas sektor dinilai penting agar pemanfaatan lahan dapat berjalan optimal dan
memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Selain membahas pengembangan kedelai, kegiatan tersebut juga menyinggung
rencana panen tebu yang diperkirakan berlangsung dalam waktu dekat. Perwakilan
PG Rajawali II berharap hasil panen tahun ini mampu meningkatkan kesejahteraan
petani sekaligus memperkuat pasokan bahan baku industri gula nasional.
Pengembangan kedelai menjadi perhatian serius dalam pertemuan tersebut.
Selama ini kebutuhan kedelai nasional masih bergantung pada impor. Kondisi itu
mendorong berbagai pihak untuk meningkatkan produksi lokal agar Indonesia mampu
memenuhi kebutuhan dalam negeri secara mandiri.
Haji Mulyadi selaku fasilitator sekaligus investor dalam program penanaman
kedelai mengatakan pihaknya siap membantu kebutuhan petani, mulai dari
pembiayaan hingga pendampingan budidaya. Menurutnya, petani cukup fokus pada
proses penanaman dan perawatan hingga masa panen.
“Kita ingin supaya tidak tergantung pada pasokan dari luar. Kedelai harus
bisa ditanam dan dikembangkan sendiri oleh petani kita,” ungkapnya.
Kolaborasi antara petani dan TNI dinilai menjadi salah satu model
pemberdayaan yang efektif. Kehadiran aparat di tengah masyarakat bukan hanya
memberikan rasa aman, tetapi juga membantu pendampingan dan penguatan program
pertanian. Melalui sinergi tersebut, produktivitas lahan diharapkan meningkat
secara signifikan.
Namun demikian, dalam kegiatan itu juga ditegaskan pentingnya legalitas dan
kejelasan kerja sama antar pihak. Hal tersebut menjadi perhatian utama
mengingat masih adanya persoalan sengketa lahan dengan oknum penggarap liar
yang memanfaatkan lahan HGU tanpa izin resmi dari PG Rajawali II.
Perwakilan PG Rajawali II, bapak Hadi, menegaskan bahwa seluruh kegiatan
pertanian yang dilakukan di atas lahan HGU harus berjalan secara terbuka dan
sesuai aturan hukum yang berlaku. Ia menyebut pihaknya akan menyusun perjanjian
kerja sama agar pengelolaan lahan dan aspek bisnis dapat berjalan jelas serta
menguntungkan semua pihak.
“Nanti akan disusun perjanjian kerja sama agar semuanya jelas, baik dari
sisi pengelolaan maupun bisnisnya,” ujarnya.
Kolonel Boy selaku perwakilan TNI Angkatan Laut menegaskan bahwa TNI tidak
mengambil alih kepemilikan lahan, melainkan hanya membantu proses pembinaan dan
penguatan petani. Menurutnya, sinergi harus dibangun dengan semangat saling
mendukung demi kepentingan masyarakat luas.
“Kita hanya memfasilitasi dan membina petani supaya bisa tumbuh dan
berkembang dalam mendukung ketahanan pangan yang menjadi salah satu pilar dalam
pertahanan negara,” ujarnya.
Pernyataan tersebut mendapat sambutan positif dari para petani yang hadir.
Ketua Koperasi Bareng Bareng Sugih, bapak Warsim, berharap dukungan pemerintah,
TNI, dan pihak perusahaan dapat membantu meningkatkan hasil produksi sekaligus
memperluas akses petani terhadap teknologi pertanian, bibit unggul, dan
pemasaran hasil panen.
Selain membahas sektor pertanian, suasana kegiatan juga berlangsung hangat sambil
menikmati hidangan masakan khas Indramayu yaitu Pedesan Entog dan berbagai
candaan khas budaya Pantura. Beberapa tokoh menyisipkan pesan moral tentang
pentingnya persatuan dan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan.
“Kalau ada masalah, perbedaan pendapat, atau konflik, harus diselesaikan
dengan kepala dingin melalui musyawarah atau jalur hukum, jangan pakai okol
tetapi akal,” ucap perwakilan PG Rajawali yang langsung disambut tawa peserta.
Pesan tersebut menjadi simbol ajakan menjaga keharmonisan di tengah berbagai
perbedaan kepentingan. Para peserta menilai keberhasilan program ketahanan
pangan tidak hanya ditentukan oleh teknologi dan modal, tetapi juga oleh
kekompakan masyarakat.
Pemerintah sendiri terus mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam
mendukung program swasembada pangan nasional. Selain bantuan alat dan mesin
pertanian, pemerintah juga membuka peluang sinergi antara institusi TNI, BUMN,
dan sektor swasta guna mempercepat peningkatan produktivitas lahan.
Desa Sukamulya di Kecamatan Tukdana disebut akan difokuskan sebagai kawasan
pengembangan bibit tebu dan kedelai nasional. Langkah tersebut diharapkan mampu
membantu memenuhi kebutuhan industri dalam negeri sekaligus mengurangi
ketergantungan terhadap impor pangan.
PG Rajawali II yang memiliki lahan HGU sekitar 12 ribu hektare di wilayah
Indramayu dan Majalengka menyatakan dukungannya terhadap program ketahanan
pangan nasional. Meski demikian, perusahaan mengingatkan bahwa izin usaha utama
yang dimiliki diperuntukkan bagi tanaman tebu.
Karena itu, petani diperbolehkan menanam komoditas lain seperti padi,
jagung, maupun kedelai melalui sistem tumpang sari dengan tanaman tebu.
Sementara untuk lahan yang tidak memungkinkan ditanami tebu, seperti area basah
atau tergenang air, petani dapat menanam komoditas lain yang sesuai dengan
tetap berkoordinasi dengan pihak perusahaan.
Para petani berharap program pengembangan pertanian tersebut tidak berhenti
pada seremoni semata. Mereka menginginkan adanya pendampingan berkelanjutan,
kepastian harga hasil panen, serta dukungan nyata dari seluruh pihak terkait.
“Kami ingin benar-benar diberdayakan. Kalau petani kuat, ketahanan pangan
juga akan kuat,” ujar Warsim.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah, TNI, BUMN, dan masyarakat,
optimisme terhadap masa depan pertanian nasional pun semakin tumbuh. Indramayu
diharapkan mampu menjadi contoh keberhasilan pengembangan pertanian berbasis
kolaborasi dan gotong royong demi menjaga kedaulatan pangan Indonesia.
0 Komentar