Calon pemimpin DKI Jakarta kembali terlibat adu gagasan, kali ini soal open governance di ibukota. Seberapa jauh DKI Jakarta menerapkannya?
Pembahasan soal open governance ini berawal dari pernyataan cagub DKI Jakarta nomor urut 3, Anies Baswedan yang menyoroti kondisi Jakarta saat ini. Menurutnya, open governance sudah diterapkan namun belum sepenuhnya berjalan.
"Sebagian sudah diadopsi. Jadi bukan belum sama sekali, tapi sudah sebagian. Tapi kita ingin mendorong untuk lebih terbuka lagi dan lebih partisipatif serta memberikan ruang kerjasama kolaborasi antara warga dengan pemerintah daerah,
Pernyataan Anies ini mendapat tanggapan dari Jubir Timses Ahok-Djarot, Raja Juli Antoni. Dia memaparkan prinsip open governance yang sudah berjalan di Jakarta selama 5 tahun terakhir.
"Anies lupa atau pura-pura lupa bahwa dengan e-budgeting, Ahok-Djarot berhasil mengungkap skandal begal APBD yang dari tahun ke tahun merampok uang rakyat," ujar Raja Juli Antoni.
Timses Anies balik membalas. Sambil memaparkan hal-hal yang dianggap tidak terbuka di Jakarta, Jubir Anies-Sandi, Naufal Firman menepis pernyataan Raja Juli Antoni.
"Dia sebut petahana sudah lima tahun menjalankan open governance, itu keliru. Yang terjadi justru sebaliknya," kata Naufal Firman Yursak dalam keterangannya
"Warga bahkan tidak tahu ada pekerjaan apa saja di kampungnya. Dan warga menceritakan itu ke Mas Anies dan Bang Sandi saat blusukan," sambungnya.
Salah satu hal yang disebut sebagai bagian dari open governance oleh kubu Ahok adalah data dan keputusan yang diunggah di situs serta video yang diunggah di Youtube oleh Pemprov DKI. Tapi, menurut Anies, open governance lebih dari itu
0 Komentar