Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Meutya Hafid, meminta Kemenkominfo RI mewaspadai peredaran berita-berita Hoax menjelang Pilkada DKI Jakarta.
"Dari hasil pemantauan saya dari dini hari hingga hari ini memasuki masa tenang, pemberitaan dan diskusi di media sosial mengenai Pilkada DKI Jakarta justru menunjukkan semakin panas, bukan semakin tenang. Untuk itu, saya meminta Kemenkominfo RI untuk memperketat pengawasan media sosial, khususnya dengan banyaknya berita-berita hoax dan konten provokatif. Media sosial selama kampanye Pilkada DKI Jakarta ini menjadi wadah menyebarkan berita yang belum tentu benar terkait pasangan calon Gubernur DKI Jakarta," kata Meutya dalam keterangan tertulisnya.
Dia mengaku khawatir ada kampanye terselubung di dunia maya. Kampanye itu bisa menggunakan akun anonim ataupun situs palsu sehingga akan sulit terkena sanksi.
Menurut dia, berdasarkan percakapan di Twitter selama 14 Maret hingga 13 April 2017, ada sekitar 2,2 juta kicauan (twit) tentang Ahok-Djarot dan sekitar 1,3 juta kicauan (twit) tentang Anies-Sandi.
Untuk itu, kata dia, Kominfo harus lebih antisipatif dalam melakukan pengawasan di media sosial. "Saya mengapresiasi Kominfo yang cukup tanggap menutup beberapa situs dan akun yang dianggap meresahkan beberapa waktu lalu, namun jelang pencoblosan Putaran Kedua Pilkada DKI Jakarta, berita hoax dan konten provokatif terus muncul, bukan hanya di Twitter, Facebook, tetapi juga Youtube dan pesan berantai Whatsapp," kata politikus Partai Golongan Karya itu.
Selain Kominfo, Meutya juga telah meminta KPI untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap berbagai iklan dan pemberitaan di media televisi. "Kami yakin televisi swasta akan mematuhi masa tenang Pilkada. Namun demikian, KPI juga tetap harus mengawasi televisi swasta," ujar Meutya.
Kepada masyarakat, Meutya meminta untuk selektif dalam menyikapi berbagai macam isu yang beredar. Masyarakat diminta berhati-hati dalam menyebarkan berita yang belum teruji kebenarannya.
"Jelang pencoblosan Pilkada DKI Jakarta, Jakarta menjadi Ibu Kota sosial media karena tensi yang begitu meningkat. Saya meminta masyarakat jangan menyebarkan berita-berita yang belum tentu benar, mari sama-sama kita cek dan teliti dahulu info atau berita yang masuk baik melalui Facebook, Twitter, Youtube, maupun grup Whatsapp," kata dia.
Menurut Meutya, KPUD dan Bawaslu sudah berupaya melakukan pemantauan kampanye di media sosial. Namun, hal tersebut tidak mudah karena karakteristik netizen yang hanya membaca judul tanpa pernah melihat konteks dan keseluruhan berita untuk kemudian dicerna kebenarannya.
0 Komentar