Pemerintah Indonesia berupaya memastikan agar seluruh rakyat dapat tercukupi kebutuhannya, meskipun situasi global yang penuh ketidakpastian. Terlebih, dengan melambatnya kekhawatiran terkait perang dagang, nilai rupiah pun menunjukkan penguatan yang positif terhadap dolar Amerika Serikat. Selain itu, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan bisa kembali menyentuh angka 5%.
Menghadapi ketidakpastian ekonomi global, Presiden Prabowo Subianto perlu menetapkan kebijakan yang tepat untuk menjaga kestabilan ekonomi tanah air. Fokus utama kebijakan ini adalah menciptakan lapangan kerja dan mendorong ketahanan pangan serta energi melalui swasembada. Dengan demikian, Indonesia tidak akan bergantung pada impor dari luar negeri.
Sebagai langkah awal, Pemerintah Prabowo Subianto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur pemangkasan anggaran belanja di beberapa kementerian dan lembaga negara, dengan total pemangkasan mencapai Rp360 triliun. Salah satu kementerian yang anggarannya dipotong signifikan adalah Kementerian PUPR, dengan pemangkasan hingga 80%. Lembaga lain seperti Otorita IKN dan Kemenaker juga dipastikan mengalami pengurangan anggaran lebih dari 50%. Dana yang dihemat dari pemangkasan ini akan dialihkan ke program-program strategis yang lebih mendesak, seperti makan bergizi gratis dan penguatan ketahanan pangan.
Makanan bergizi gratis menjadi salah satu program unggulan dalam kampanye Prabowo, yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, dana yang dihemat juga akan digunakan untuk mendukung hilirisasi industri dan berbagai program prioritas lainnya. Dalam wawancaranya, Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian, Susiwijono Mugiarto, menyatakan bahwa dengan strategi ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat meningkat hingga 5,2% tahun ini.
Tidak hanya itu, Pemerintah Indonesia juga berupaya mempercepat kerja sama dengan India, salah satu mitra strategis Indonesia dalam kelompok BRICS. India sendiri telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam satu dekade terakhir, dan kerja sama ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia. Pada awal tahun 2025, Prabowo mengunjungi India untuk menandatangani berbagai nota kesepahaman (MoU) yang akan mengembangkan kerja sama di berbagai sektor, termasuk teknologi digital dan kecerdasan buatan.
Pemerintah juga berencana untuk menstimulasi daya beli masyarakat dengan menaikkan upah minimum provinsi sebesar 6,5% dan memperkenalkan berbagai program bantuan sosial, seperti pemberian beras gratis sebanyak 10 kg per bulan kepada keluarga miskin selama dua bulan. Selain itu, penghapusan utang macet bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu langkah penting untuk mendorong kesejahteraan.
Terkait dengan dunia perdagangan global, Indonesia juga beradaptasi dengan potensi ancaman dari kebijakan tarif yang diputuskan oleh Amerika Serikat. Pemerintah tengah mempersiapkan diri untuk mengantisipasi perubahan ini dengan strategi diversifikasi pasar ekspor dan membangun kerja sama ekonomi yang lebih kuat dengan negara-negara anggota BRICS serta G7.
Dengan berbagai kebijakan yang dirancang, Pemerintah Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil dan inklusif, dengan sasaran mencapai 5,2% pada 2025 dan target ambisius mencapai 8% dalam lima tahun ke depan. Di tengah situasi ekonomi global yang penuh tantangan, Indonesia bertekad untuk memanfaatkan peluang yang ada dan terus memperkuat daya saing nasional.
Namun, tantangan besar tetap ada, terutama terkait dengan keberlanjutan fiskal, mengingat rasio utang Indonesia yang terus meningkat. Oleh karena itu, strategi untuk meningkatkan penerimaan negara melalui reformasi perpajakan dan peningkatan efisiensi belanja negara menjadi langkah penting dalam menjaga keseimbangan fiskal demi kelancaran pelaksanaan program-program pemerintah.
0 Komentar