Wiranto mengaku bersyukur atas lobi yang dilakukan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Dengan jumlah massa yang besar, menutur Wiranto yang akan terjadi justru bukan unjuk rasa, melainkan unjuk kekuatan yang berujung pemaksaan kehendak.
"Demo tanggal 2 Desember kan sudah pembahasan kemarin dengan Kapolri. Bahwa kita mensyukuri ada satu perubahan sikap dari unjuk rasa di jalanan, dengan kekuatan besar berarti itu bukan unjuk rasa lagi tetapi namanya unjuk kekuatan, dan mungkin babakan sampai kepada unjuk pemaksaan kehendak, itu kan tidak dibenarkan," kata Wiranto di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (29/11/2016).
Dijelaskan Wiranto, unjuk rasa merupakan suatu ekspresi dari kebebasan dalam negara demokrasi. Tapi, kebebasan itu punya tanggung jawab yaitu mematuhi hukum yang berlaku dan peraturan yang sudah diatur dalam undang-undang.
"Oleh karena itu, tatkala sudah ada satu kompromi adanya satu kesadaran bersama bahwa jangan sampai untuk rasa itu membuat resah masyarakat. Dalam arti unjuk rasa itu membuat masyarakat merasa terancam. Unjuk rasa itu kemudian terindikasi bisa membuat sesuatu yang merugikan kepentingan bangsa," urai dia.
"Dan kesadaran itulah kemudian masuk dalam suatu kesepakatan bahwa unjuk rasa nanti kita sebut dengan aksi bela Islam atau sekarang dalam aksi super damai dengan aksi ibadah gelar sajadah itu kan bagus kan dilaksanakan di Monas," tambahnya.
Selanjutnya, pemerintah bersama para demonstran akan memegang teguh hasil dari kesepakatan tersebut. Wiranto mengingatkan agar tidak ada yang menunggangi dengan tujuan menyimpang karena akan membuat masyarakat resah kembali.
"Maka kita tinggal menjaga konsistensi dari kesepakatan itu. Jangan sampai kesepakatan itu dinodai oleh pihak-pihak tertentu, format yang sudah bagus itu dinodai oleh kegiatan yang bisa meresahkan masyarakat, merugikan kepentingan sebagai bangsa," ujarnya.
0 Komentar