"Rusun yang dipersiapkan sejumlah mereka-mereka yang membutuhkan," kata Sumarsono di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2016).
Menurutnya, penataan kota yang akan dilakukan Pemprov DKI Jakarta banyak akan mengusur warga yang tinggal di bantaran kali. "Kalau ini (rusun) tidak segera disediakan, mereka akan tinggal di mana. Mereka yang tergusur dan mereka yang akan digusur di bantaran kali. Kalau ingin melakukan kebijakan-kebijakan yang manusiawi makanya harus disiapkan rusunnya kemudian dilakukan penggusuran," ppaar Sumarsono.
Saat ditanya mengenai detail anggaran untuk pembangunan rusun, Sumarsono tidak mengetahui dengan jelas detailnya. Namun, dia menerangkan tingginya alokasi dana APBD untuk pembangunan rusun salah satu faktornya untuk pengadaan lahan.
"Saat ini kita butuh dua hal yang penting. Satu pengadaan lahan untuk rumah susun dan ruang terbuka hijau (RTH). Kami juga butuh ruang publik yang luas, termasuk RPTRA tetapi yang utama rumah susun untuk rakyat kecil dan pembangunan unit rumah itu sendiri yang prioritas," ujar Sumarsono.
Pemprov DKI Jakarta mengesahkan Perda APBD tahun 2017 sebesar Rp 70,1 triliun. "Konsekuensinya rusun adalah alokasi dana tertinggi dalam APBD ini. Tahun depan ini banyak unit targetnya 11.105 unit. Targetnya," kata Sumarsono.
0 Komentar