Juru Bicara Agus-Sylvi Rico Rustombi mengatakan bahwa suket yang diberikan kepada warga yang belum memiliki e-KTP sangat rawan dicurangai. Oleh karena itu, Agus-Sylvi ingin informasi soal jumlah suket yang dikeluarkan harus setransparan mungkin.
"Kami Timses (tim sukses) Agus meminta Dukcapil memberikan informasi yang transparan berapa jumlah suket yang sudah dikeluarkan karena ini sangat berpotensi kecurangan kalau tak diawasi dan dikerjakan sesuai surat edaran dari Kemendagri," kata Rico kepada wartawan, Selasa (20/12/2016).
Rico menambahkan bahwa sebagai penyelenggara Pilkada, KPUD diharapkan mau secara serius mendengar aspirasi masyarakat termasuk dari timses paslon (pasangan calon). Ini agar pengawasan suket yang dikeluarkan benar-benar tak menyalahi aturan.
"Informasi yang kami terima lebih dari 100 ribu suket yang telah dikeluarkan. Tentunya KPUD sebagai penyelenggara Pilkada harus benar benar mendengarkan aspirasi masyaralst termasuk timses paslon," kata Rico.
"Ini untuk mengawasi dan memastikan suket yang dikeluarkan benar-benar digunakan orang yang memiliki hak memilih dalam Pilkada. Itu akan merusak demokrasi yang sedang berlangsung," imbuhnya.
Kekhawatiran yang sama juga sudah disampaikan oleh Timses Anies-Sandiaga. Wakil ketua tim kampanye Anies-Sandi M Taufiq mempertanyakan penerbitan 100 ribu suket yang jika dihitung setara dengan 2 persen DPT Jakarta.
"Kami serius mengawal suket, katanya sudah ada 100.000 suket yang terbit. Jumlah itu sekitar 2 persen dari total DPT, tetapi mudah-mudahan tidak betul. Banyak yang bikin e-KTP baru, tapi RT/RW terkait tidak tahu. Padahal katanya blanko e-KTP habis, tetapi orang datang terus dikasih suket, untuk apa suketnya?" ujar Taufiq saat diskusi publik di posko pemenangan Anies-Sandiaga di Jalan Cicurug, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/12/2016).
0 Komentar