 |
| Syaifullah Tamliha Ketua DPP PPP |
Sekelompok masyarakat di Minahasa menyuarakan akan memerdekakan diri dari NKRI bila terpidana kasus penistaan agama Basuki T Purnama alias Ahok tak dibebaskan dari tahanan.
Menyikapi ini, Ketua DPP PPP Syaifullah Tamliha menyebut hal tersebut sebagai upaya makar yang harus disikapi tegas oleh Pemerintah.
"Kalau ingin memisahkan diri dari indonesia namanya separatisme. Itu melanggar undang-undang, terutama undang-undang terorisme. Itu tergolong upaya makar," kata Tamliha di Jakarta, Jumat (19/5/2017).
Anggota Komisi I DPR RI ini pun menegaskan perlu dilakukan tindakan pencegahan dari aparat setempat supaya upaya makar tersebut tidak berkembang.
"Pencegahan ini penting dari aparat setempat, persuasif," sebut Tamliha.
Wakil Ketua BKSAP DPR ini sepakat dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang memerintahkan TNI dan Polri untuk menindak pihak-pihak yang mengancam kedaulatan NKRI. Termasuk berbagai unjuk rasa yang dinilai tidak produktif.
"Tegas, terlalu banyak kegiatan yang tidak produktif termasuk unjuk rasa, ini agar unjuk rasa bernuansa unjuk gigi," tutur legislator asal Kalimantan Selatan ini.
Negeri ini menjadi negeri yang aneh tidak ubahnya seperti Amerika yang diskriminatif terhadap Ummat Islam. Padahal Indonesia diperjuangkan dengan tetes darah para ulama, kyai dan santri-santrinya dengan membentuk Laskar Hisbullah yang menjadi cikal bakal TNI. Saat ini para ulama dan kyai yang menuntut agar hukum ditegakkan malah ditangkap dan di kriminalisasi serta di tuduh makar, sedangkan kelompok-kelompok yang dengan jelas-jelas menyatakan makar dan anti NKRI malah dibiarkan.
0 Komentar