Sikap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta yang akan membentuk panitia khusus untuk menyelidiki berubahnya rute pembangunan Mass Rapid Transit atau MRT Fase II dianggap bermuatan politis.
Hal itu dikatakan Gubernur DKI non aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat dimintai tanggapannya setelah niat Pemprov meminta persetejuan anggaran tambahan kepada legislatif yang akhirnya tertunda.
"Kalau sekarang anggota dewan yang menghalangi itu, kamu (DPRD) mau bangun Jakarta apa mau ngerjain gua," kata Ahok di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu 8 Maret 2017.
Ahok menilai, alasan pemerintah daerah menambah trase hingga membangun Stasiun atau Depo sampai ke Ancol Timur lantaran tidak adanya tempat di kawasan Kampung Bandan.
Lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) itu diketahui sudah diserahkan ke pihak lain, meski awalnya direncanakan untuk stasiun terakhir MRT pada fase II.
"Kalau di Kampung Bandan, lahan punya KAI tidak beres gimana. Dia kerja sama dengan swasta gimana," ujar Ahok.
Dalam rapat antara pimpinan DPRD dengan pemerintah daerah DKI, Selasa 7 Maret 2017, akhirnya kembali dilaksanakan setelah pemboikotan empat fraksi menolak mengadakan rapat dengan SKPD.
Rapat yang membahas rencana pembiayaan pembangunan transportasi berbasis kereta listrik atau Mass Rapid Transit (MRT) pada Fase II, rute Bundaran HI hingga Ancol Timur mengalami perubahan dari semula hanya Bundaran HI - Kampung Bandan dengan delapan Stasiun kemudian menjadi 12 Stasiun sampai ke Ancol Timur.
0 Komentar